SOAL TES PPK KECAMATAN 2024 DAN JAWABAN DONWLOAD Gratis
KISI-KISI SOAl
TES PPK
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tentang�
a. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Pengawas Pemilihan Umum
c. Penyelenggara Pemilihan Umum
d. Komisi Pemilihan Umum
Jawaban: C
2. Kelembagaan penyelengara Pemilu kedudukannya
terdapat dalam konstitusi UUD 1945 pasal 22 E berbunyi...
a. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi
Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
b. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi
Pemilihan Umum yang bersifat nasional dan dibiayi oleh APBN dan APBD
c. Pemilihan Umum diselenggarakan Luber dan Jurdil
d. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP
Jawaban: A
3. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU
Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017 terdapat pada
pasal...
a. Pasal 19
b. Pasal 20
c. Pasal 21
d. Pasal 22
Jawaban: D
4. Struktur dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik
Indonesia yaitu�
a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS
b. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS,
PPLN, KPPLN
c. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS,
PPLN, KPPLN, PPDP
d. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS,
PPLN, KPPLN, PPDP, PTS
Jawaban: B
5. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan
dibubarkann pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di
tingkat kecamatan, yakni :
a. 0 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan
suara
b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan
suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan
suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan
suara
Jawaban: D
6. Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu
kota kabupaten/kota yang jumlah anggotanya sebanyak�
a. 3 (tiga) orang
b. 5 (lima) orang
c. 3 (tiga) atau 5 (lima) orang
d. 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang
Jawaban: C
7. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi
penyelenggaraan Pemilu adalah:
a. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umumb
b. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia
c. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan
Kejaksaan
d. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan
Umum
e. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum, dan Mahkamah Konstitusi
Jawaban: A
8. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum diatur dalam
:
a. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode
Etik Penyelenggara Pemilu;
b. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik
Penyelenggara Pemilu;
c. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode
Etik Penyelenggara Pemilu
d. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun
2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara
Pemilu
e. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Etik
Penyelenggara Pemilu
Jawaban: D
9. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:
a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal
pemilihan bupati/walikota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di
kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menetapkan calon bupati/walikota yang telah
memenuhi persyaratan;
d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil
penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
Jawaban: B
10. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno yang
menjadi tugas dan kewajibannya selama�
a. 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang
jelas
b. 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang
jelas
c. 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang
jelas
d. 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang
jelas
Jawaban: A
1. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, setiap
orang yang sengaja mengubah hasil perhitungan suara diancam dengan pidana
sebagai berikut:
a. 3 bulan hingga 18 bulan, dan/atau dend Rp600 ribu -
Rp6 juta
c. 6 bulan hingga 18 bulan, dan/atau denda Rp600 ribu
- Rp6 juta
d. 6 bulan hingga 3 tahun, dan/atau denda Rp100 juta -
Rp1 milyar
e. 18 hari hingga 3 bulan, dan/atau denda
sebanyak-banyaknya Rp6 juta
Jawaban: D
2. Menurut UU No. 32 tahun 2004, yang termasuk tahap
pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah adalah:
a. Penetapan daftar pemilih tetap
b. Kampanye
c. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon
d. Pembentukan Panwas Pemilukada
e. Jawaban a, b, c, d semua benar
Jawaban: E
3. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan
Indonesia adalah:
a. UUD 1945
b. Pembukaan UUD 1945
c. Pancasila
d. Piagama PBB
e. Proklamasi 17 Agustus 1945
Jawaban: A
4. Perilaku di bawah ini yang sesuai dengan pengalaman
sila kedua dari Pancasila adalah...
a. Menghormati dan menghargai orang lain
b. Menilai baik hasil kerja orang lain
c. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain
d. Meminta dengan hormat untuk melaksanakan keinginan
e. Berani membela kebenaran dan keadilan
Jawaban: E
5. Usaha-usaha di bawah ini yang tidak termasuk ke
dalam upaya menyelamatkan Pancasila adalah...
a. Mengamalkan semua sila dalam pancasila secara murni
dan konsekuen
b. Mengajarkan pancasila dalam satuan pendidikan
c. Menyelamatkan pancasila agar tidak digantikan
dengan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai universal Pancasila
d. Menggabungkan nilai-nilai pancasila dengan
demokrasi liberal
e. Mempertahankan dan menegakan pancasila agar tetap
sebagai dasar Negara Indonesia
Jawaban: D
1. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib
menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan
Mahkamah Agung RI paling lama:
a. 30 (tiga puluh) hari kerja
b. 15 (lima belas) hari kerja
c. 14 (empat belas) hari kerja
d. 7 (tujuh) hari kerja
e. 3 (tiga) hari kerja
Jawaban D
2. Demokrasi lahir sejak:
a. Ditetapkannya Magna Charta
b. Revolusi Perancis
c. Renaisans
d. Kebudayaan Yunani Kuno
e. Aufklarung
Jawaban: B
3. Hubungan UUD 1945 dengan pembangunan negara...
a. Pembukaan UUD 1945 dan pembangunan negara saling
bergantung
ADVERTISEMENT
b. Pembukaan UUD 1945 memuat rumusan Pembangunan
Nasional
c. Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian tersendiri dari
pembangunan nasional.
d. Pembangunan Nasional merupakan pelaksanaan dari
cita-cita nasional yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
e. Rumusan Pembangunan Nasional pentas dalam Pembukaan
UUD 1945
Jawaban: D
4. Menurut UUD 1945 yang sudah diamandemen, anggota
MPR terdiri dari...*
a. Anggota DPR dan DPD
b. Anggota DPR, utusan daerah, dan golongan
c. Anggota DPR, DPD, dan utusan golongan
d. Anggota DPD dan utusan Golongan
e. Anggota MPR, DPR, dan DPD
Jawaban: A
1. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati
dipilih secara ....*
a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
b. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c. Langsung oleh rakyat
d. Penetapan Presiden
e. Demokratis
Jawaban : E
2. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan
beberapa persyaratan.*
a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
c. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri
d. Adanya kebebasan untuk memilih
e. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan
hasil penghitungan suara secara akurat.
Jawaban : E
3. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah...*
a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat
Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
b. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan
Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan
anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
Jawaban : B
4. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945
adalah berikut ini, kecuali....*
a. Adil
b. Terbuka
c. Bebas
d. Langsung
e. Rahasia
Jawaban : B
5. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai
Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka :*
a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat
mengusulkan calon pengganti
b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat
mengusulkan calon pengganti
c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di
diskualifikasi
d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja
mengganti dengan membuat surat pernyataan
e. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali
Jawaban : B
6. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung
diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiata kampamye walaupun
belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat
terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi
gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah :*
a. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum
b. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan
berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya
c. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih
kekuasaan dari pemerintahan yang sah
d. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye
e. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Jawaban : B
7. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran
Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali:*
a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh
anggota KPU
b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
e. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan
Jawaban : B
8. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik
yang disusun dan disetujui bersama oleh :*
a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e. KPU, Bawaslu, dan DKPP
Jawaban : E
9. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan
Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil
Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal:*
a. 15 Januari 2017
b. 15 Februari 2017
c. 15 Maret 2017
d. 15 April 2017
e. 21 Februari 2017
Jawaban : B
10. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di
Provinsi Aceh adalah .........*
a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
e. 7 partai politik
Jawaban : D
11. Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota adalah*
a. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan
b. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan
c. Mendapat akreditasi dari pengawas Pemilihan
d. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
e. Bersifat independen
Jawaban : E
12. Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, kecuali :*
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
b.Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan
kpps dalam wilayah kerjanya
c. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di
kabupaten/kota
e. Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi
Jawaban : E
13. Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan Pemilu adalah…*
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS,
dan KPPS dalam wilayah kerjanya
c. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di
kabupaten/kota
e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
Jawaban : E
14. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi
penyelenggaraan Pemilu adalah…*
a. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
b. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah
Konstitusi
c. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi
Penyiaran Indonesia
d. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
e. Badan Pengawas Pemilihan Umum serta Kepolisian dan Kejaksaan
Jawaban ; A
15. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan
dana kampanye, kecuali :*
a. Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu
b. Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruh
kontributor/kelompok kepentingan terhadap calon
c. Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana
kampanye
d. Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan
keuangan
e. Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya
Jawaban : A
16. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
dilaksanakan secara serentak pada tahun…*
a. 2015; 2016; dan 2017
b. 2015; 2017; dan 2018
c. 2015; 2017; dan 2019
d. 2015; 2020; dan 2025
e. 2015; 2019; dan 2023
Jawaban : A
17. Hingga saat ini perubahan UUD 1945 telah dilakukan
sebanyak empat kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun....*
a. 1998
b. 1999
c. 2000
d. 2001
e. 2002
Jawaban : B
18. Dibawah ini merupakan kewajiban penyelenggara
Pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama
antara KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali…*
a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
b. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-
undangan; tata tertib; dan prosedur yang ditetapkan
c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan
yurisdiksinya
d. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu; menaati prosedur
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
e. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil
Jawaban : B
19. Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara
rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu,
kecuali…*
a. Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas (threshold)
b. Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih
c. Pola Pencalonan (nomination)
d. Model Penyuaraan (balloting)
e. Sistem Kepartaian
Jawaban : A
20. Pengawas Pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran
administrasi pemilu adalah…*
a. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu
b. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang
Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum
c. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan
dengan administrasi pelaksanan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan
pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilihan
d. Pelanggaran terhadap Kode Etik Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU
bersama-sama dengan Bawaslu
e. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh
Peradilan Tata Usaha Negara
Jawaban : C
21. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2014 di
Provinsi Aceh adalah .........*
a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
e. 7 partai politik
Jawaban : A
22. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2019 di
Provinsi Aceh adalah .........*
a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
e. 7 partai politik
Jawaban : B
23. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara
Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik
yang bersifat berat adalah:*
a. Teguran tertulis
b. Peringatan Keras
c. Pemberhentian Sementara
d. Pemberhentian Tetap
e. Pemberhentian tetap dan denda
Jawaban : D
24. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan
kode etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk
:*
a. Keputusan DKPP dan Pedoman Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
b. Surat Edaran DKPP dan Juknis Tata Cara Pengaduan
c. Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP
d. Peraturan DKPP dan Maklumat DKPP
e. MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP
Jawaban : C
25. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Berapa hari
jangka waktu pembentukan Pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara:*
a. 7 (tujuh) hari
b. 14 (empat belas) hari
c. 21 (dua puluh satu) hari
d. 23 (dua puluh tiga) hari
e. 30 (tiga puluh) hari
Jawaban : B
26. Di bawah ini yang tidak termasuk Lembaga Negara di
Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah :*
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Dewan Pewakilan Rakyat
c. Dewan Perwakilan Daerah
d. Dewan Pertimbangan Agung
e. Presiden
Jawaban : D
27. Sebelum berlaku UU No 7 tahun 2017, Penyelenggara
Pemilu diatur dalam undang undang ....*
a. UU Nomor 22 tahun 2007
b. UU Nomor 8 tahun 2012
c. UU Nomor 12 tahun 2003
d. UU Nomor 15 tahun 2011
e. UU Nomor 2 tahun 2011
Jawaban : D
28. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017, ambang batas
suara nasional yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat
disertakan dalam penghitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar .....*
a. 2,5 persen
b. 3 persen
c. 3,5 persen
d. 2 persen
e. 4 persen
Jawaban : E
29. Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR
dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu .....*
a. 1997
b. 1999
c. 2004
d. 2009
e. 2014
Jawaban : C
30. Berikut ini merupakan pernyataan yang salah, dalam
pelaksanaan kampanye :*
a. Materi Kampanye Calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis
kepada masyarakat
b. Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan
atau badan swasta tak perlu atas seizin pemilik tempat tersebut.
c. Calon Gubernur , Bupati / walikota berhak untuk mendapatkan dukungan dan
fasilitasi maupun informasi dan data yang sama dan setara dari Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
d. Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan
bersifat edukatif
e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah
untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye
Jawaban : A
31. Calon yang diusulkan Partai Politik dan/atau
gabungan Partai Politik dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau
bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari, kecuali:*
a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan
warga negara asing
b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya
c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah
d. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik
desa atau sebutan lain
e. Perusahaan Swasta Nasional
Jawaban : B
32. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran
Pemilihan adalah:*
a. Hari Nasional
b. Hari Kalender
c. Hari Khusus
d. Hari Kerja
e. Hari Libur
Jawaban : B
33. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran
Pemilu adalah:*
a. Hari Nasional
b. Hari Kalender
c. Hari Khusus
d. Hari Kerja
e. Hari Libur
Jawaban : B
34. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Permohonan
kasasi sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dapat diajukan ke Mahkamah Agung
sejak dibacakannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu:*
a. paling lama 7 (tujuh) hari
b. paling lama 6 (enam) hari
c. paling lama 5 (lima) hari
d. paling lama 4 (empat) hari
e. paling lama 3 (tiga) hari
Jawaban : E
35. DKPP yang berwenang menjatuhkan sanksi etik
terhadap penyelenggara pemilu memiliki keanggotaan terdiri atas :*
a. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota
b. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota
c. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 6 (enam) anggota
d. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota ditambah anggota di
tingkat provinsi
e. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 1 (satu) wakil ketua merangkap anggota
dan 5 (lima) anggota
Jawaban : C
36. Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP
melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh….*
a. Anggota tertua
b. Anggota termuda
c. Anggota tertua dan termuda
d. Salah satu anggota dari 7 anggota
e. Kementrian dalam negeri
Jawaban : C
37. Daerah pemilihan untuk anggota DPRD kabupaten/kota
adalah ......*
a. Desa/kelurahan, atau gabungan desa/kelurahan
b. Gabungan desa/kelurahan dan kecamatan
c. Kecamatan, atau gabungan kecamatan
d. Kabupaten, atau gabungan kabupaten
e. Kota, atau gabungan kota
Jawaban : C
38. Saat ini jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah
untuk tiap provinsi adalah....*
a. Dua orang
b. Tiga orang
c. Empat orang
d. Lima orang
e. Enam orang
Jawaban : C
39. Berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu
sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017, kecuali ......*
a. Mandiri
b. Tertib
c. Efisien
d. Kredibel
e. Berkepastian Hukum
Jawaban : C
40. Sebutkan pasal dalam UU Nomor 10 tahun 2008 yang
digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan melalui Putusan MK No.
22-24/PUU-VI/2008 sehingga mengubah penetapan calon anggota DPR dan DPRD
terpilih menjadi berdasarkan urutan suara terbanyak:*
a. Pasal 210
b. Pasal 201
c. Pasal 214
d. Pasal 212
e. Pasal 222
Jawaban : C
41. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan
dana kampanye :*
a. KPK
b. BPK
c. BPKP
d. PPATK
e. Kantor Akuntan Publik
Jawaban : E
42. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan
sistem...*
a. Distrik berwakil banyak
b. Proporsional terbuka
c. First past the post
d. Suara terbanyak
e. Proporsional
Jawaban : A
43. Pada Pemilu 2019, pemilihan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan
sistem...*
a. Distrik berwakil banyak
b. Proporsional terbuka
c. First past the post
d. Two round system
e. Proporsional
Jawaban : B
44. Pada Pemilu 2009, pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden dilaksanakan dengan sistem...*
a. Distrik berwakil banyak
b. Proporsional terbuka
c. First past the post
d. Two round system
e. Proporsional
Jawaban : D
45. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu,
KPU RI memberikan laporan kepada ...*
a. Presiden
b. DPR dan MPR
c. DPR dan DPD
d. DPR dan Presiden
e. Mahkamah Konstitusi
Jawaban : D
46. Pemberhentian Anggota KPU dan Bawaslu secara
administratif dilakukan oleh:*
a. DPR
b. DKPP
c. Mendagri
d. Presiden
e. Pengadilan
Jawaban : D
47. Jenis perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan
suara di TPS meliputi antara lain, kecuali :*
a. kotak suara dan bilik suara
b. Obeng untuk mencoblos
c. Sampul kertas dan Segel
d. Surat Suara
e. Tinta
Jawaban : B
48. Peserta Pemilihan dalam hal ini pasangan calon
dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu :*
a. 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang
b. 21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya masa tenang
c. 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
d. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang
e. 3 (tiga) hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang
Jawaban : E
49. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang ......*
a. Berada di nomor urut 1 dalam Daftar Calon
b. Memperoleh suara minimal 30% dari Bilangan Pembagi Pemilih
c. Memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di Daftar Calon
d. Memperoleh suara melebihi Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan
e. Memperoleh suara sama dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan
Jawaban : B
50. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling
lambat ........ bulan sebelum hari pemungutan suara.*
a. 24 (dua puluh empat)
b. 22 (dua puluh dua)
c. 20 (dua puluh)
d. 18 (delapan belas)
e. 12 (dua belas)
Jawaban : C
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
mengatur tentang…
a. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Pengawas Pemilihan Umum
c. Penyelenggara Pemilihan Umum
d. Komisi Pemilihan Umum
e. Dewan Kehormatan Pemilihan Umum
Jawaban: C
2. Kelembagaan penyelengara Pemilu
kedudukannya terdapat dalam konstitusi UUD 1945 pasal 22 E berbunyi...
a. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh
Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
b. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat
nasional dan dibiayi oleh APBN dan APBD
c. Pemilihan Umum diselenggarakan Luber dan Jurdil
d. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilu dan DKPP
Jawaban: A
3. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU,
KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017 terdapat
pada pasal...
a. Pasal 19
b. Pasal 20
c. Pasal 21
d. Pasal 22
Jawaban: D
4. Struktur dari Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Republik Indonesia yaitu…
a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,
PPS, KPPS
b. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN
c. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP
d. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP, PTS
Jawaban: B
5. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
dibentuk dan dibubarkann pada saat menjelang berlangsung dan selesainya
penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :
a. 0 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari
pemungutan suara
b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
Jawaban: D
6. Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota
berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang jumlah anggotanya sebanyak…
a. 3 (tiga) orang
b. 5 (lima) orang
c. 3 (tiga) atau 5 (lima) orang
d. 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang
Jawaban: C
7. Lembaga negara yang merupakan satu
kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah:
a. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umumb
b. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran
Indonesia
c. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan
d. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
e. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah
Konstitusi
Jawaban: A
8. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
diatur dalam :
a. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012
Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
b. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
c. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
d. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun
2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
e. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Etik Penyelenggara Pemilu
Jawaban: D
9. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota
dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:
a. merencanakan program, anggaran, dan
jadwal pemilihan bupati/walikota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan
bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh
PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
Jawaban: B
10. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat
pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama…
a. 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa
alasan yang jelas
b. 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
c. 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
d. 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
Jawaban: A
11. Dalam hal anggota KPU Provinsi
dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan...
a. diberhentikan sebagai anggota KPU
Provinsi setelah diputuskan oleh DKPP
b. diberhentikan sebagai anggota KPU
Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu provinsi
c. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat surat keterangan
dari Pengadilan Negeri
d. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi
Jawaban: D
12. Penggantian antarwaktu anggota KPU yang
berhenti dilakukan dengan ketentuan …
a. anggota KPU digantikan oleh calon
anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat
b. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya
dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tim seleksi
c. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya
sesuai usulan presiden
d. dilakukan seleksi ulang
Jawaban: A
13. Anggota KPU Provinsi berhenti antar
waktu karena….
a. diberhentikan dengan tidak hormat
b. melakukan pelanggaran
c. tidak menghadiri pleno
d. mendapatkan peringatan keras dari DKPP
Jawaban: A
14. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
dibentuk dan dibubarkann pada saat menjelang berlangsung dan selesainya
penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :
a. 10 bulan sebelum dan 2 bulan setelah
hari pemungutan suara
b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari
pemungutan suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
Jawaban: D
15. Apa tagline Bawaslu periode 2017-2022?
a. Dari Bawaslu kita selamatkan Pemilu
Indonesia.
b. Bersama Bawaslu, kita menegakkan keadilan Pemilu.
c.Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu
d.Bersama Bawaslu Menegakkan keadilan Pemilu, Bersama Rakyat Kita Awasi Pemilu.
Jawaban: A
16.Pernyataan di bawah ini merupakan tujuan
dibentuknya lembaga pengawas pemilu, kecuali:
a.untuk melakukan pengawasan pemilu secara
eksternal
b.untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan
intern yang dilakukan oleh KPU
c.untuk menjamin terlaksananya pemilu secara demokratis sesuai peraturan
perundangundangan
d.Untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan pemilu
Jawaban: C
17. Pelantikan anggota Bawaslu dilakukan
oleh …….
a.Presiden
b.Mendagri
c.DPR
d.KPU
Jawaban: B
18. Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan
Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antarwaktu karena...
a. Tidak dapat mmelaksanakan tugas selama 2
(dua) bulan tanpa alasan yang sah
b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap
c. berhalangan tetap lainnya
d. melakukan pelanggaran
Jawaban: B
19. Panitai pengawas lapangan (PPL)
diangkat dan dipilih oleh:
a. Panwas Kecamatan
b. Panwas Kab/Kota
c. Bawaslu Provinsi
d. Camat dan Lurah
Jawaban: A
20. Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan
dalam Pemilihan meliputi:
a. memutus dugaan pelanggaran administrasi
terstruktur, sistematis dan massif
b. meneruskan temuan dan laporan yang bukan
menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
c. memutus dugaan pelanggaran etik
d. menetapkan Daftar Pemilih
Jawaban: C
1.
Permohonan Perselisihan hasil Pemilu harus diajukan paling lambat berapa hari
setelah KPU mengumumkan hasil pemilu.
A. 1x24 jam
B. 2x24 jam
C. 3x24 jam
D. 7x24 Jam
Jawaban C
2.Pemungutan
Suara Ulang di TPS dapat dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan
berdasarkan UU no 7 tahun 2017 adalah.
A. Paling lambat 3 hari setelah hari pemungutan suara.
B. Paling lambat 5 hari setelah hari pemungutan suara.
C. Paling lambat 7 Hari setelah hari pemungutan suara.
d. Paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara.
Jawaban D.
3.
Politik Uang atau Money politik termasuk dalam bentuk pelanggaran.
A Administrasi Pemilu
B. Kode Etik
C. Tipikor
D. Tindak Pidana Pemilu
Jawaban D.
4.
Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu harus sudah dibersihkan oleh
peserta pemilu paling lambat.
A. 1 Hari sebelum masa tenang
B. 2 Hari sebelum masa tenang
C. 1 Hari sebelum hari pemungutan suara.
D. 2 Hari sebelum hari pemungutan suara.
Jawaban C.
5.
Seluruh perlengakapan pemungutan suara sudah harus diterima KPPS
selambat-lambatnya.
A. 1 hari sebelum pemungutan suara.
B. 2 hari sebelum pemungutan suara.
C. 6 jam sebelum pemungutan suara.
D. 12 jam sebelum pemungutan suara.
Jawaban A.
6. Berikut ini merupakan hal yang musti dimuat dalam suara pemilihan anggota
dpr dan dprd kecuali.
A. Tanda gambar partai politik.
B. Nomor urut partai politik.
C. Foto calon anggota DPR atau DPRD.
D. Nama calon anggota DPR atau DPRD.
Jawaban C.
7.
Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan pertama pada
tahun.
A. 1998
B. 1999
C. 2000
D. 2002.
Jawaban B.
8. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal
2 UU No 7 tahun 2017 kecuali.
A. Profesional
B. Independen
C. Mandiri
D. Akuntabel.
Jawaban B.
9. Berikut ini adalah pihak yang berada di dalam tps kecuali.
A. Pengawas TPS
B. Pemantau Pemilu
C. Saksi Peserta Pemilu
D. KPPS
Jawaban B Pematau Pemilu
10.
Ketua PPK Dalam Pemilu dipilih oleh
A. KPU Kabupaten/Kota
B. Dari Anggota Oleh Anggota
C. Dari Anggota
D. Oleh Anggota
Jawaban B
Komentar
Posting Komentar
Komentar