MAKALAH PENDIDIKAN, INESTASI SDM DAN PEMBANGUNAN

 

MAKALAH PENDIDIKAN, INESTASI SDM DAN PEMBANGUNAN

 

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

                Sebagai salah satu bagian penting dari program-program pembangunan nasional, sector pendidikan merupakan factor penentu pertumbuhan social-ekonomi suatu Negara. Salah satu bentuk penting investasi  SDM yang dapat dibuat oleh sebuah Negara adalah penyediaan kesempatan pendidikan yang merata bagi warga negaranya. Telah di temukan secara konsisten dari berbagai penlitian di sejumlah Negara bahwa investasi SDM melalui pendidikan memiliki dampak yang paling besar terhadap kemajuan Negara-negara industri baru.

                Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

                Setelah Theodore W. Schult dan ekonom lain mulai membahas dampak investasi sumber daya manusia bagipertumbuhan ekonomi barulah hal ini diperhatikan. Pembahasan mengenai masalah ini, hubungan investasi sumber daya manusia dengan produktivitas mulai santer terutama setelah munculnya Gary S. Becker dengan analisisnya mengenai Human Capital tersebut (Warsito Jati, 2002).

                Untuk mendorong warga Negara agar nenberikan sumbangan efektif terhadap pembangunan nasional harus diyakini bahwa setiap anak Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan berbagai sector pembangunan. Salah satu factor yang berpengaruh terhadap mutu dan relevansi pendidikan adalah besarnya anggaran pendidikan karena factor ini memungkinkan suatu system pendidikan dapat berkembang, misalnya  karena gaji guru dan pegawai yang memadai, buku dan sarana pendidikan yang memadai, serta sarana pendidikan seperti laboratorium, buku, perpustakaan, dan alat pelajaran yang mampu memacu penguasaan ilmu-ilmu murni dan trepan secara cepat.

                Dewasa ini besarnya anggaran pendidikan telah menjadi salah satu sorotan utama dari berbagai pembicaraan, baik di media massa, seminar, maupun masyarakat luas. Dari pembicaraan yang berkembang, di antaranya maupun masyarakat luas. Dari pembicaraan yang berkembang, diantarannya di persoalkan apakah pemerintah benar-benar telah menempatkan investasi SDM pada proritas teratas sebagaimana digariskan dalam GBHN 1993. Namun, tidak sedikit pula kalangan yang mengkhawatirkan apakah kenaikan anggaran pendidikan yang secara tiba-tiba tidak akan melahirkan akses yang buruk, terutama dilihat dari efisiensi penggunaannya.

                Berbagai pihak yang lain menekankan bahwa anggaran pendidikan bukan satu-satunya factor terpenting yang menentukan berhasilnya pengembangan kualitas SDM. Namun, anggaran pendidikan yang besar pasti merupakan factor yang paling mendasar untuk percepatan upaya peningkatan mutu pendidikan jika dapat didayagunakan secara efisien.

                Informasi mengenai keuangan pendidikan diproleh dari data dan informasi yang bersumber dari (1) kuesioner sekolah yang dikumpulkan setiap tahun oleh Pusat Informatika untuk Pengelolaan Pendidikan dan kebudayaan Balitbang Dikbud, (2) data hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas, 1995). Data-data tersebut telah diolah dan dianalisis oleh Biro APKO Bappenas yang dibantu oleh suatu lembaga konsultan ADB, yaitu Hickling (David Clarck 1997). Di samping itu, studi keuangan pendidikan juga sudah dilakukan oleh Pusat Informatika Balitbang Dikbud yang dibantu oleh salah satu seorang konsultan, Mathew Robertson (1996). Kedua studi tersebut dibahas dan dibandingkan sehingga menggambarkan keadaan keuangan, khususnya pendidkan persekolahan di Indonesia pada tahun 1995/96.

 

B.     Tujuan Penulisan

a.       Tujuan Umum adalah untuk mengetahui gambaran Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan

b.      Tujuan Khusunya adalah :

1.      Untuk mengetahui pengertian dari Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan

2.      Mengetahui beberapa model Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan,dan  metode-metodenya.

3.      Menegatahui penerapan metode dalam Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan.

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

A.      Pendidikan Dan Investasi SDM : Suatu Perspektif

                Pengembangan SDM yang berkualitas merupakan kegiatan antarbidang dan antarsektor pembangunan di dalam suatu kerangka pemikiran para pemegang kebijaksanaan negara yang berkeinginan untuk mencapai keunggulan (excellence) dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sebagai faktor terpenting dalam meningkatkan daya saing produk industri trntuk mempercepat laju pertumbuhan produktivitas nasional. Sebagai salah satu sektor dalam pengembangan kualitas SDM, pembangunan pendidikan adalah faktor terpenting yang menentukan keberhasilan pembangunan di era persaingan. Sistem pendidikan perlu diarahkan pada perwujudan sistem yang mampu menyesuaik;rn cliri bahkan mungkin mendorong Proses perubahar, yang terarah untuk mencapai ketahanan nasional yang andai dalam nrenghadapi tantangan lingkungan yang tidak ramah (volaiile) dan terus berubah, baik pada fingkungan lokal' lingkungan nasional, regional, maupun global.

                Dalam era yang semakin terbuka, pola perjuangan suatu bangsa dalam memperkokoh ketahanan nasional diperlukan pendekatan yang relevan dengan tantangannya. Salah satu pendekatan yang dikenal dengan istilah pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) adalah suatu model yang cenderung semakin penting, dalam menghadapi tantangan lingkungan-yang berdimensi ganda. Dengan demikian, sistem pendidikan mertghadapi tantangan yang juga berdimensi ganda dalam upaya untuk peningkatan SDM yang berkualitas. Dimensi-dirnensi ini sebut saja ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya (ipoleksosbud). Oleh karena itu, sistem pendidikan sama sekali tidik dapat menjadi sistem tersendiri yang terpisah dengan sistem-sistem lainnya dalam Proses pembangunan bangsa.

                Dari dimensi politik dan ideologi, sistem pendidikan mampu menanamkan sikap-sikap dan perilaku SDM yang demokratis sejalan dengan kepribadian bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Unlung Dusar 1945 serta kebanggaan berbangsa sebagai sumber semangat perjuangan dalam berbagai bidang kehidupan.

                Dari dimensi ekonomi dan iptek, sistem pendidikan mampu meningkatkan kemampuan belajar warga negara untuk menguasai jenis-jenis keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan iptek yang terus berkembang sebagai syarat mutlak untuk mencapai produktivitas. Dari dimensi sosial-budaya' sistem pendidikan atapun menanamkan sikap dan perilaku yang rasional di dalam suatu sistembudaya Indonesia yang kondusif. Khususnya dalam mengembangkan nilai-nilai kesehatan, produktivitas, kemandirian, serta etos kerja industri. Dari dimensi hankamnas, sistem pendidikan mampu menahan sikap, wawasan, dan perilaku bela negara, baik secra fisik mapun non fisik.

1)      Dimensi Konsep

                Kebijaksanaan pendidikan harus didasarkan pada prinsip atau konsep yang telah diakui kebenarannya secara universal. Walaupun Indonesia memiliki sistem pendidikan tersendiri (seperti pendidikan Islam: Pesantren dan Madrasah) dan pendidikan asli Indonesia yang lebih mendasarkan diri pada pendidikan bela diri dan kekebalan, model pendidikan Eropa cenderung lebih berkembang karena telah dipakai sebagai model bagi seluruh penjuru muka bumi dan tampaknya sudah menjadi pola pendidikan yang sudah baku.

                Karena kebakuan model pendidikan Eropa ini, konsep-konsep pendidikan yang dijadikan dasar untuk menyusun kebijaksanaan pendidikan masing-masing negara sudah semakin universal. Perkembangan ilmu-ilmu kebiiaksanaan yang berkembang didunia pendidikan, sampai saat ini, semakin didasarkan pada temuan-temuan penelitian yang dilaksanakan di sejumlah negara. Sebagian dari temuan tersebut sudah menjadi suatu keteraturan (regularity) dan bahkan menjadi suatu teori yang diakui kebenarannya secara universal. Jika teori-teori kebijaksanaan pendidikan sudah diakui secara universal menurut Thomas Khun (1953) dalam bukunya yang sudah cukup tua, tetapi masih dianggap sebagai kajian ilmu pengetahuan yang penting dengan judul The Structure Of Scientific Retsolution-Teori tersebut sudah dapat diakui sebagai suatu paradigma (paradigm). Paradigma ini hanya dapai berubah dalam waktu yang panjang (25-30 tahun) jika temuan-temuan baru dari penelitian secara global telah mengarah pada suatu kecenderungan kebenaran yang baru. Dari cerita ini dapat disirirpulkan bahwa konsep-konsep yang dijadikan landasan oleh kebijaksanaan pendidikan cenderung sudah bersifat universal yang sudah ada dalam literatur kebijaksanaan pendidikan di berbagai bagian dunia.

2)      Dimensi Politik

                Terbentuknya suatu kebijaksanaan pendidikan pada dasarnya merupakan hasil dari suatu perjuangan politik dari berbagai kelompok kepentingan. Kesepakatan politis yang diperoleh adalah landasan bagi para pengambil keputusan untuk menetapkan kebijaksanaan dalam pembangunan pendidikan- Periuangan politik ini wujudnya adalah perjuangan untuk meyakinkan berbagai golongan kepentingan dan golongan penekan dalam suatu tatanan politik negara akan pentingnya suatu kebijaksanaan pendidikan yang diusulkan oleh pemerintah.

                Dilihat dari sisi politik, kebijaksanaan pendidikan terdiri atas tiga tingkatan berikut ini. Pada tingkatan makro (macro level), sebagai salah satu jenis kebijaksanaan publik, pendidikan nasional akan menyangkut kepentingan seluruh rakyat. Dengan demikian, suatu kebijaksanaan harus sudah mendapatkan persetujuan atau kesepakatan dari seluruh rakyat (di Indonesia kesepakatan dijelmakan dalam berbagai institusi seperti MPR, DPR, atau DPRD sebelum ditetaPkan menjadi kebijaksanaan pendidikan nasional).

                Dalam tingkatan teknis (technical level), pelaksanaan kebijaksanaan nasional harus diiabarkan menjadi strategi dan kebiaksanaan teknis dan pengelolaan. Pusat dan daerah, Tingkatan kebijaksanaan teknis ini menyangkut pengembangan, penyusunan, dan Penerapan model yang lebih teknis agar kebijaksanan nasional dapat diwujudnyatakan. Hasil-hasil penelitian atau pengembangan mengenai berbagai. Model pelaksanaan kebijaksanaan makro tersebut harus dilakukan jika paradigma yang dijadikan landasan akan ditempatkan pada dimensi ruang, tempat, dan waktu pada masyarakat tempat pendidikan diterapkan, sesuai ciri kebudayaan dan kepribadian bangsanya. Untuk itu, tawar-menawar dengan berbagai kelompok yang mewakili kepentingan atau golongan masyarakat (Misalnya BPPN, DPRD, LSM) atau instansi-instansi pemerintah terkait diperlukan untuk memperoleh dukungan secara politis.

                Dalam tingkatan operasional (operational level). Penerapan program-program penddikan di tingkat operasional harus merupakan pengejawantahan dari kebiiaksanaan makro dan teknis tersebut. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, dukungan secara politis juga diperlukan agar Program-Program pendidikan, mendapat bantuan, dorongan sekaligus tidak mendapat rintangan dari berbagai kelompok kepentingan yang secara langsung berpengaruh atau terkena dampak dari pelaksanaan program yang bersangkutan.

 

B.      Pendidikan dan Pengembangan SDM di Indonesia

                Sesuai dengan permasalahan dan tantangan perubahan yang akan terjadi, beberapa prioritas kebijaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan telah tercermin dalam pidato-pidato Presiden, Mendikbud, naskah-naskah perencanaan pemerintah, dan beberapa kebijaksanaan unit-unit utama Departemen Pendidikah dan Kebudayaan. Pembangr.rnan di bidang pendidikan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, seperti tersebut dalam UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka menciptakan kualitas SDM yang memiliki ciri khas nasional lndonesia. Dengan kata lain, pernbangunan pendidikan nasional adalah wahana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan SDM yang berkualitas. Agar pembangunan pendidikan meniadi wahana yang efektif dan efisien dalam pengembangan SDM, argumentasi kebijaksanaan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari tiga orientasi pendidikan dalam kaitannya dengan pengembangan kualitas SDM..

                Berdasarkan undang-undang yang berlaku, sistem pendidikan telah dilengkapi dengan perangkat-perangkat sistem yang secara langsung memberikan Peran dalam pengembangan SDM. Sistem pendidikan memiliki bagian-bagian sistem yang terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berbagai cara memandang bagian sistem pendidikan antara lain menurut jenjang (pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi), menurut ienis (pendidikan umum, kejuruan, profesional, dan agama), dan menurut penyelenggara (pemerintah atau swasta).

                Bagian ini memandang sistem pendidikan dengan cara lain, yaitu dilihat dari orientasinya terhadap pengembangan SDMTerdapat tiga cara memandang sistem pendidikan iika dilihat dari orientasinya dalam pengembangan SDM, yaitu pendidikan berorientasi terhadap: (1) upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) upaya mempersiapkan tenaga keria terampil dan ahli yang diperlukan dalam proses memasuki era industrialisasi, serta (3) upaya membina dan mengembangkan penguasaan berbagai cabang keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

 

 

 

 

 

BAB III

TEORI DAN PERSPEKTIF DALAM INVESTASI SDM

 

A.      Pengembangan SDM : Suatu Investasi Produktif

                Walaupun tujuan masyarakat banyak sekali jenis dan nacamnya serta mungkin tidak terhingga jumlahnya, kebijakan pembangunan nasional secara sederhana telah mengelompokkan tujuan masyarakat tersebut ke dalam tiga jenis berikut ini.

                Pertama aadalah tujuan konsumtif. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah ingin mencapai kepuasan hidupnya dengan jalan menikmati berbagai bentttk kebutuhan yang dirasakan masa sekarang, baik secara fisik nauPun nonfisik. Tujuan untuk menikmati keb.utuiran hidup yang dapat mencapai kepuasan yang secara langsung dirasakan pada masa sekarang disebut dengan tujuan konsumtif (consumption objectives)- Tujuan penikmatan atas konsumsi ini dalam batas bawah adalah semata-mata untuk dapat bertahan hidup (survival) dengan mancapai kebuhrhan fisik minimum (KFM) yang digunakan sebagai salah satu ukuran dalam menentukan upah minimum dewasa ini' Dalam batas atasnya, kebutuhan konsurnsi ini dapat mencapai apa yang disebut kebutuhan hidup minimum (KHM) yang bukan sematamata mencakup kebutuhan fisik (seperti pangan, sandang, dan papan), tetapi iuga meliputi kebutuhan hidup yang lebih tinggi tingkatannya seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan pergaulan. Tujuan lainnya yang lebih tittgg tingkatannya dari KFM dan KHM-seperti penghargaan, kehormatan, dan kekuasaan-sering tidak diperhitungkan karena ununrnya hanya dapat dinikmati oleh segmen masyarakat tertentu saja.

                Kedua adalah tujuan investasi. Tuiuan masyarakat jenis ini bersifat lebih berjangka panjang, tidak semata-mata mencapai kepuasan dengan menikmati konsumsi pada masa sekarang, tetapi lebihfauh lagi, yaitu mencapai kesejahteraan hidup di masa datang. Tujuan ini sering diwujudkan melalui upaya peningkatan kemampuan berproduksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai manfaat kesejahteraan atau di masa depan. Tujuan yang bersifat ke depan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat perubahan manusia itu sendiri.

                Semakin modern tingkat peradaban manusia cenderung semakin berpikir jauh kedepan sehingga tujuan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik di masa depan sudah merupakan salah satu kebutuhan hidupnya. Dalam ilmu ekonomi, ini tujuan disebut sebagai tujuan investasi (investmeni objective).

                Jenis tujuan ketiga dalam suatu masyarakat modern adalah adanya keadilan dan pemerataan sehingga kehidupan manusia yang adil, makmur, damai, dan tenteram,  adalah merupakan salah satu kebutuhan pokok. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang produktif dan dapat menghasilkan barang dan jasa yang berguna serta menciptakan barang dan jasa yang yang seimbang dan adil dalam hubungan antar manusia. Dengan demikian, salah satu tujuan penting dari kehidupan modern adalah meningkatkan pola distribusi atau pemerataan pemilikan atau penggunaan barang dan jasa secara adil dan merata di antara kerompok-kerompok yang ada dalam masyarakat (equitability).

                Berdasarkan keiginan majuan masyarakat tersebut, pendidikan sebagai salah satu bentuk terpenting dalam investasi SDM juga dapat membantu mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik untuk mencapai tujuan konsumtif investasi, maupun peningkatan pemerataan dan keadilan. Ketiga tujuan tersebut yang dapat dicapai melalui pendidikan secara lebih terurai dapat dijelaskan dalam pembahasan sebagai berikut.

                Pendidikan ialah suatu bentuk konsumsi, yaitu suatu barang atau jasa yang dibutuhkan secara langsung serta dapat menimbulkan kesejah teraan yang capat dinikmati hari ini. Namun, jika pendidikan dianggap sebagai suatu bentuk konsumsi, udah berarti bahrwa pendidikan itu tidak mengandung unsur lainnya seperti produktifitas dan keadilan. Pendidikan sebagai mana terbentuk konsumsi itu sering tidak kasat mata walaupun sebenarnya terjadi di mana-mana (ubiquities), seperti di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, tempat kerja, bahkan dalam setiap pergaulan antara manusia. Konsep yang terkait dengan pendidikan sebagai suatu bentuk korsumsi adalah apa yangdisebut sosialisasi. Di sini generasi muda secara otomatis terdapatkan bimbingan secari generasi sebelumnya agar dapat memerankan fungsinya sebagai anggota baru dalam suatu masyarakat atau organisasi.  Sengaja atau tidak, pendidikan itu diperlukan sebagaimana seseorang memerlukan suatu konsumsi untuk tujuan-tuiu an survival.                  

                Kriteria Investasi SDM yang sering dilakukan kriteria yang dianggap penting dapat di kelompokkan kedalam empat kriteria yang dianggap penting yaitu :

1)      Kriteria kebutuhan tenaga kerja termpil oleh berbagai sector lapangan kerja yang menguasai keterampilan kejuruan dan keahlian teknologi, sesuai dengan perkeinbangan iptek sehingga tujuan utama pembangunan pendidikan hanya menambah penyediaan tenaga kerja terampil dan ahli.

2)      Kriteria perluasan pendidikan dasar yang terbukti memiliki tingkat balikan ekonomi (return) yang lebih tinggi sehubungan dengan rendahnya biaya untuk jenjang pendidikan dasar. Munculnya kriteria ini disebabkan karena hambatan bagi pertumbuhan tidak hanya berupa kekurangan tenaga kerja. tetapi juga dirnensi-dimensi sosial kemampuan SDM, seperti wawasan berpikir rasional, kemampuan belalar cepat, keinginan untuk berubah, ”melek” huruf, dan kemampuan belajar lain yang dapat dikembangkan melalui pendidikan dasar.

3)      Kriteria pengembangan sektor pedesaan yang memperlihatkan peranan pendidikan massal (khususnya pendidikan dasar dan di luar sistem persekolahan) di desa untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor pedesaan. Kriteria ini peniing karena pendidikan yang terpakai bukan sematarnata ada di dalarn sistem persekolahan, tetapi suclah merupakan kegiatan penduduk yang secara otomatis timbul dan menyatu dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat sehari-hari.

4)      Kriteria keadilan dan pemerataan yang menunjukkan pentingnya distribusi kesempatan pendidikan dan bentukbentuk pengembangan SDM lainnya, baik secara geografis, sosial' maupun ekonomis. sebagai suatu bentuklnvestasi produktif, pendidikan harus dimiliki secara merata oleh setiap lapisan masyarakat sehingga kesempatan berusaha atau kegiatan produktif juga akan dimiliki secara merata di dalam masyarakat.

 

B.      Teori Human Capital : Perkembangan Sejak zaman Neoklasik

1.       Adam Smith (1776)

                Pada abad ke-18, Smith telah mulai menganggap bahwa keterampilan tenaga kerja merupakan kekuatan yang dominan bagi kemajuan industri. Di dalam definisinya mengenai Fir-ed Cipital, Smith memasukkan unsur SDM (human capital) di dalamnya. Menurut Smith, human capital terdiri atas kemampuan dan kecakapan yang diperoleh semua anggota masyarakat. Perolehan kemampuan yang dapat dilakukan melalui pendidikan, belajar sendiri, atau belajar sambil bekerja memerlukan biaya yang harus dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Biaya atau pengorbanan tersebut dikeluarkan untuk mempermudah mencari pekerjaan, promosi pekerjaan, serta memperoleh pendapatan yang layak.

                Meskipun Adam Smith belum berangkat lebih jauh sampai dengan estimasi nilai SDM pada masyarakat, ia teramat percaya bahwa perolehan keterampilan dan kemarrrpuun ukur, menghasilkan tingkat balik (rate of return) yang tinggi terhadap penghasilan seseorang. Pernyataan ini mengungkapkan lahirnya kontribusi manusia bukan pada keterampilan dan kemampuannya, tetapi hanya ada pada individu mereka.sendiri.

2.       Van Tlrunm (1.STS)

                Berdasarkan tulisannya pada tahun 1875, Heinrich Von Thunen merasa yakin dan dapat rnenerima konsep human capital sepenuhnya. Ia mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa tingkat pelayanan (services) dari manusia merupakan bagian terpenting dari aset nasional. Karena memperoleh pendidikan lebih tinggi, sebagai proksi dari meningkatnya kemampuan dan keterampilan, ditambah lagi dengan bentuk-bentuk mojar fisik yang lebih baik, seseorang akan memperoleh penghasilan lebih baik. Dengan demikian, konsep human capital dapat merendahkan derajat manusia itu sendiri.

3.       Penikir-Pemikir LainnYa

                Marshall menerima pendapat Adam Smith bahwa manusia terdidik mungkin dapat disetarakan dengan harga mesin yang sangat mahal. Walaupun Alfred Marshall (1961) secara eksplisit mengeluarkan unsur human capital dari definisinya mengenai kesejahteraan (wealth), ia masih mengakui bahwa SDM merupakan suatu bentuk capital. Marshall juga menekankan bahwa motivasi untuk memperoleh manfaat merupakan pendorong bagi seseorang untuk menginvestasikan dirinya, sama halnya dengan investasi fisik pada bidang-bidang lain.

 

C.      Teori Humem Capitat Modern

                Sejak human capital disusun secara sistematis dalam suatu kerangka ilmu pengetahuan (body of knowledge) pada awal tahun 1960-an, perkembangannya sangat menakjubkan sehingga berbagai kritik dan aliran pemikiran lain juga muncul sebagai faktor pendorong untuk mempertahankan dan memperkaya khazanah ilmu ekonomi SDM ini.

1.       Kelahiran Teori Human Capital Modern

                Pada saat berdirinya Bank Dunia (tahun 1944), belum berkembang pemikiran yang menganggap bahwa SDM adalah barasal integral dari konsepsi capital dalam rangka mendukung produktivitas (lihat sejarah pemikiran di atas). Keadaan ini terus berlangsung sampai dengan tahun 1950-an ketika kebijaksanaan Bank Dunia mulai memandang perlunya membiayai proyekproyek investasi yang dapat memberikan langsung terhadap produktivitas, proyek-proyek investasi

2.       perspektif dalam investasi SDM

3.       Ruang lingkup Investasi SDM

a)Pendidikan Persekolah

b)            pelatiahn Kerja

c) peningkatkan Gizi dan kesehatan

d)            mobilitas Tenaga Kerja

4.       Kritik terhadap Teori Human Capital

a)efek tidak langsung

                Dimana dalam rangka pengukur manfaat sosial (social benefits) pendidikan, earning seseorang sama sekali tidak mampu menggambarkan manfaat yang pada kenyataannya mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan, tetapi tidak dapat diukur pada tingkat individual.

b)            efek Kredensialisme

c) Asumsi ” Screening Device”

                Disini menakankan bahwa pendidikan tidak langsung meningkatkan produktivitas dan keterampilan lulusan  sebagai calon pengawai. Dengan demikian, pendidikan lebih memungkinkan untuk digunakan sebagi investasi individu, tetapi masyarakat tidak banyak memproleh manfaat darinya. Artinya, pendidikan hanya sebagai justifikasi yang dapat digunakan oleh majikan untuk menyeleleksi dan menentukan gaji pegawai.

d)            Regularitas ”Teori Human Capital”

 

D.      Pengembangan SDM di Era Globalisasi

a)Jenis Pekerjaan dan kualifikasi Jabatan

                Pertumbuhan kebutuhan akan tenaga-tenaga teknisi ini sudah barang tentu akan menunjukkan berkembangnya kebutuhan akan pekerja yang lebih tinggi pendidikannya. Hal ini terjadi terutama pada misyaiakat yang mulai beranjak ke era industri yang sangat membutuhkan lebih banyak tenaga-tenaga teknisi yang terdidik.

                Di dalam masyarakat industri, terdapat kecenderungan bahwa batas antara pekerja teknisi dan tenaga profesional menjadi semakin kabur karena tenaga profesional dibentuk dari para teknisi yang berpengalaman. Dengan demikian, pengembangan SDM di tempat kerja-seperti pelatihan dalam jabatan akan memainkan peranan yang sangat Penting dalam menyiapkan para teknisi yang trampil agar menjadi tenaga profesional sebagai penggerak industri.

a)      Berkembang pesatnya kebutuhan tenaga insinyur, teknolog, spesialis dalam teknologi informasi, mekanik, dan tenaga-tenaga lainnya seperii bengkel dan juru pasang.

b)      Tumbuhnya kebutuhan tenaga manajerial tingkat tinggi, teknisi dagang, dan pekerja jasa penunjang.

c)       Menurunnya kebutuhan pekerja kasar, pengrajin, tenaga pelaksana yang tidak terampil, serta buruh.

d)      Berkurangnya kebutuhan tenaga tata usaha, tata laksala, dan tenaga administratif lainnya.

e)      Bertambahnya kebutuhan tenaga kerja industri jasa, khususnya akuntan, administrari kurang, distributor, transportasi, dan periklanan.

f)       Tumbuh dan berkembangnya Peranan para teknisi sejalan dengan rnenurunnya Peranan pengrajin dan buruh kasar; sementara ih.r para pekeria teknisi menggantikan peranan para pengrajin dalam klasifikasi angkatan kerja industrial.

                Secara umum, pergeseran ketenagakerjaan tersebut ditandai dengan berkurangnya jenis-ienis pekerjaan kerah biru pada sektor-sektor, pertanian dan bertambahnya jenis pekerjaan pada sektor industri pengolahan dalam komposisi angkatan kerja. Pada saat yang sama peranan jenis-jenis pekerjaan atau jabatan kerah putih akan terus berkembang dalam sektor-sektor industri dan jasa berteknologi tinggi.

2.       Jenis Pengetahttan d&n Keteratnpilan

                Perubahan struktur pekerjaan dan jabatan tersebut akan mengakibatkan terjadinya pergeseran kebutuhan akan jenis-jenis pengetahuan dan keterampilan pekerja. Dalam era industri, jenis-jenis pekerjaan tradisional atau subsistensi yang mengandalkan keterumpilan motoris akan terus berganti dengan jenis-jenis pekerjaan yang berlandaskan pada otomatisasi dan pengolahan informasi. Jenis-jenis pekerjaan dalam era teknologi yang diperkirakan akan berkembang ialah sebagai berikut.

a)      Pekerja Pemikir (Mind Worker)

b)      Kemampuan Belajar Mandiri (self-Training Skill)

c)       Kompleksitas keahlian (Multisklling)

d)      kemampuan mengolah informasi (information Handling Capacity)

E.       Aspek Budaya Dalam SDM Produktif

                Untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi di kemudian hari, perlu diciptakan iklim produktivitas berkelanjutan yang didukurng oleh "manusia produktif. Namun, banyak kalangan yang menjangga perlu revitalisasi konsep manusia produktif.  Cara berpikir yang berbeda dengan pola pemikiran makro ekonomi, mungkin sangat diperlukan dalam  membangun konsep manusia produktif yang lebih realistis. Salah satunya adalah menggunakan pendekatan berpikir manusia dalam proses pembudidayaan, yaitu pemahaman terhadap struktur dan sistem nilai yang dimiliki oleh manusia sebagai pelaku ekonomi dalam kaitannva Cengan produktivitas.

 

1)      Tentang sistem Nilai Budaya

                Sistem nilai budaya ini mengatur berbagai tata kelakuan manusia yang lain yang tingkatannya lebih konkret, yaitu yang berwujud aturan-aturan khusus, hukum, norma, dan adat kebiasaan dalam berbagai bidang kehidupan. sistem nilai budaya ini merupakan bidang garapan ilmu perilaku (behavioral sciences) yang memusatkan perhatiannya pada pengkajian kebudayaan dan masyarakat pada tingkatan primer, serta terhadap manusia dan individu di dalam masyarakat pada tingkatan sekunder. Oleh karena itu, sistem nilai budaya memiliki pengaruh yang sangat kuat dan mengakar pada suatu sikap mental manusia secara perorangan dalam melakukan kegiatannya sehari-hari.

2)      Orientasi Nilai dan produktvitas SDM

                David MacClelland memusatkan perhatiannya pada tiga orientasi nilai yang perlu dibenahi dalam diri manusia dan masyarakat Indonesia agar lebih produktif di kemudian hari, yaitu :

Ø  Berorientasi ke depin (futuie orientation);

Ø  Hasrat untuk mengeksplorasi lingkungan (efficary); dan

Ø  Orientasi terhadap hasil kerja (achievement orientation)

                Terdapat keyakinan bahwa ketiga orientasi nilai tersebut memiliki kaitan yang sangat erat dengan produktivitas manusia dan masyarakat Indonesia dalam era industri dan persaingan global. Asumsinya, revolusi peningkatan produktivitas nasional akan dapat dicapai dalam skala besar jika dilakukan perubahan dalam orientasi nilai budaya manusia dan masyarakat.

                Berdasarkan MacClelland dan para ahli budaya Indonesia seperti Kuntjaraningrat, dalam buku ini akan dibahas tiga orientasi nilai yang perlu pendapat perhatian, yaitu berorientasi ke depan institusi terhadap perubahan dan kemampuan belajar secara terus-menerus.

a)      Berorientasi ke Depan

b)      Orientasi terhadap perubahan

c)       Kemampuan Belajar terus-menerus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

MODEL-MODEL ANALISIS INVESTASI SDM

 

A.      Overview Model Kebijakan pendidikan

                Yang dimaksud dengan rnodel kebijakan adalah kerangka analisis yang disusun berdasarkan suatu teori atau perspektif tertentu yang digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis kebijaksanaan pendidikan. Dilihat dari perspektif kebijaksanan, pendidikan dapat diamati dari dua sudut pandang, yaitu s;sienr pendidikan di satu pihak dan ntodel kebijakan pendidikan di lain pihak.

                Sistem pendidikan adalah suatu institusi besar yang bergerak pada alam kenyataan (the existing reality) didukung oleh beberapa institusi pendidikan atau komponen sistem yang berfungsi berdasarkan mekanismenya sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi di dalam suatu kesatuan sistem untuk mewujudkan tujuan sistem pendidikan nasional, Berfungsinya mekanisme sistern tersebut diatur oleh aturan perundang-undangan serta dikendalikan oleh suatu sistem manajemen pendidikan nasional.

                Sebagai suatu realitas yang terjadi dalam alam kenyataan, sistem pendidikan yang terjadi di lapangan sulit untuk diketahui secara keseluruhan dengan pasti sesuai dengan aturan-aturan yang ada atau tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya yang dapat diketahui di lapangan, misarnya mealui mekanisme pengawasan ialah bagaimana aturan-aturan tersebut terlaksana di dalam mekanisme pengelolaan seluruh bagian institusi pendidikan.

                Model kebijakan pendidikan adalah suatu instirusi pendidikan yang berkembang dalam alam pikiran manusia berdasarkan informasi yang dapat diketahui secara terbatas oleh para analis kebijakan. Model sering juga didefinisikan sebagai suatu realitas yang telah disederhanakan (the simprified reality) sejauh atau sedalam yang diketahui oleh para pemikir kebijaksanaan. Pengetahuan manusia tentang sistem pendidikan yang benar-benar terjadi di lapangan tidak pernah dimiliki secara utuh, tetapi terbatas pada modelnya saja.

                Namun, sebaik-baiknya model adalah model yang dibentuk dan dikembangkan atas dasar data dan informasi di lapangan yang dikumpulkan serta teknik-teknik analisisnya berdasarkan kerangka sistem besarnya sehingga dapat mewakili realitas sistem secara keseluruhan.

                Model kebijaksanaan pendidikan dikembangkan atas dasar suatu pemikiran bahwa sistem pendidikan selalu terjadi sebagai akibat dari berfungsinya empat komponen utama dari sistem pendidikan yang berkaitan satu sama lain. Keempat komponen tersebut adalah (1) arus murid, (2) manajemen pendidikan, (3) kurikulum dan pengajaran. dan (4) keluasan dan dampak pendidikan.

                Dalam kerangka pengembangan model kebijaksanaan pendidikan, sesuai dengan gambar tersebut, terdapat dua dimensi besar dalam sistem pendidikan, yaitu dimensi konstan dan dimensi variabel. yang dimaksud dengan dimensi yang konstan adalah suatu dimensi pendidikan yang tidak dapat secara langsung diintervensi oleh pengambil keputusan atau pengelola prilaku., seperti keluaran atau dampak pendidikan.    Dimensi variabel ialah beberapa faktor pendidikan yang dapat dikendalikan atau diubah- ubah oleh para pengambil keputusanatan pengelola pendidikan, sesuai dengan tujuan dari kebijaksanaan pendidikan. Komponen (1), (2), dan (3) adalah dimensi yang bergerak karena komponen-komponen tersebut dapat dimanipulasi agar dapat mencapai tujuan untuk mengubah komponen (4) sebagai konstanta.

 

 

B.      Instrimen Kebijakan Pendidikan

                Instrumen kebijakan adalah beberapa dimensi variabel yang dapat dikendalikan oleh pemegang keputusan dan pengelola dalam rangka menggulirkan berbagai kebijaksanaan dan prongram pendidikan. Di dalam sektor-sektor ekonomi, suku bunga atau pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat dikendalikan dalam rangka menggulirkan suatu kebijaksanaan ekonomi sesuai dengan tujuannya. Misalnya, peningkatan suku bunga deposito berjangka adalah instrumen kebijaksanaan yang diterapkan jika pemerintah ingin mengumpulkan lebih banyak dana dari tabungan masyarakat dan dalam waktu yang sama mengerem investasi sehingga peredaran uang menjadi semakin kecil dan menurunkan suhu perekonomian.

1)      Arus Murid

1.       Angka partisipasi Pendidikan (Enrolment ratio)

2.       Angka kelulusan (Graduation Rate)

3.       Angka melanjutkan (Transition Rate)

4.       Angka mengulang Kelas (Repetition Rate)

5.       Angka Putus Sekolah (Drop-out Rate)

2)      Manajerial Pendidikan

1.       Gru dan tenaga Pengajar

2.       Sarana dan Prasarana

3.       Biaya atau Anggaran

4.       tenaga Teknis dan Administrasi Pendidikan

3)      Kurikulum dan pengajaran

1.       Kurikulum dan Program Pendidikan

2.       Metode dan Proses Mengajar

 

C.      Jenis-jenis Hasil Pendidikan

                Hasil pendidikan adalah suatu dimensi pendidikan yang tidak mungkin atau tidak boleh dikendalikan secara langsung oleh para pengambil keputusan atau pengelola pendidikan. Hasil pendidikan adalah akibat dari adanya Proses pendidikan, baik proses manajemarial maupun proses pengajaran, sebagai sistem yang dapat dimanipulasi oleh Para Pengelola sistem pendidikan dengan jalan mengendalikan beberapa intrumen kebijakan yang telah dibahas terdahulu. Hasil pendidikan, secara garis besar, dibagi menjadi dua jenis yang berlainan, yaitu keluaran pendidikan (educational output) dan dampak pendidikan (educational outcome).

                Keluaran pendidikana dalah hasil yang secara langsung dapat dicapai setelah berlangsungnya suatu sistem pendidikan pada suatu jenis atau jenjang pendidikan tertentu. Keluaran pendidikan selalu dikaitkan secara internal di dalam sistem pendidikan itu sendiri yang dapat diketahui melalui pengukuran, baik pengukurun langsung  maupun tidak langsung. Keluaran pendidikan sebagai hasil dari pengukuran langsung antara lain adalah jumlah lulusan, jumlah lulusan yang melanjutkan sekolah, dan sejenisnya, sedangkan hasil dari pengukuran tidak langsung adalah nilai ujian akhir. Kedua jenis keluaran pendidikan tersebut sangat penting diukur untuk mengetahui apakah sistem pedidikan secara internal berjalan efisien atau tidak.

                Dampak pendidikan adalah hasil pendidikan yang tidak secara langsung dapat diketahui setelah proses pendidikan selesai.

                Untuk mengetahui dampak pendidikan perlu ditunggu beberapa periode waktu tertentu setelah lulusan pendidikan terjun ke dalam masyarakat, dunia kerja, atau setelah menempuh pendidikan lebih lanjut. Dampak pendidikan selalu dikaitkan secara eksternal dengan sistem-sistem lain, seperti sistem ekonomi, ketenaga kerjaan, sosial-budaya, dan dampak politis. Contoh dampak pendidikan secara ekonomi ialah peningkatan produktivitas dunia usaha sebagai akibat tenaga kerja terdidik yang semakin terampil dan ahli sehingga pada gilirannva akan rnempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Contoh dampak pendidikan secara sosial-budaya ialah kreativitas, kesehatan, disiplin, serta toleransi anggota masyarakat yang semakin meningkat. sedangkan dampak politis dari pendidikan ialah partisipasi politik masyarakat yang semakin sehat dan meluas, seperti halnya meningkatnya kesadaran untuk membayar pajak atau meningkatnya kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam berpolitik secara lebih bertanggung jawab.

                Berdasarkan pembahasan mengenai instrurnen kebijakan pendidikan serta hasil pendidikan tersebut, secara garis besar akan terdapat dua model kebijaksanaan pendidikan, yaitu (1) model efisiensi internal (internal efficiency approach) yang lebih menekankan pada pengamatan terhadap efisiensi dalam pengelolaan sistem pendidikan dilihat secara langsung dari keluaran pendidikan dan (2) model efisiensi eksternal (external efficiency approach), yaitu suatu pengamatan terhadap efisiensi pendidikan secara eksternal atau yang sering juga disebut sebagai peleyanan pendidikan, yang dilihat dari dampak pendidikan terhadap berbagai bidang kehidupan.

                Model analisis efisiensi internal bertujuan untuk melakukan kajian apakah sistem pendidikan sudah berjalan efisien dilihat dari pendayagunaan dan pengelolaan berbagai sumber dayanya sehingga sistem pendidikan dapat meningkatkan produk tivitasnya. Analisis efisiensi internal pemahamannya sangat bergantung pada berjalannya pendidikan pada teknis tanpa mengaitkan sistem pendidikan dengan sistem lain dalam berbagai bidang kehidupan. Analisis efisiensi internal pendidikan di antaranya adalah analisis arus murid pendekatan Kohort (student flow model) dan analisis efektivitas biaya (cost effectiveness rnodel).

                Model analisis efisiensi eksternal bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan yang memiliki manfaat terhadqp berbagai bidang kehidupan, seperti perturnbuhan ekonomi, penyerapan angkatan kerja, peringatan disiplin masyarakat, peningkatan partisipasi politik, dan toleransi beragama. sesungguhnyu pendekatan analisis efisiensi eksternal ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (iporeksosbud), tetapi dalam buku ini model analisis lebih dititik beratkan pada sudut pandang ekonomi. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pendekatan analisis efisiensi eksternal ini terdiri atas berbagai model analisis yang satu sama lain memiliki landasan teori asumsi, harnbatan, serta teknik-teknik analisis yang berlainan.

 

D.      Konsep Efisiensi Pendidikan

                Penggalaman model efisiensi pendidikan dapat mengoperasionalkan konsep mutu pendidikan yang sementara ini lebih dinilai sebagai konsep yang abstrak. Sejak tahun 1930-an, para teoretikus Neoklasik telah banyak mencurahkan perhatiannya pada pengukuran dan pengujian secara empiris terhadap konsep efisiensi.

                Mereka menekankan penggunaan model empiris kuantitatif yang didasarkan pada analisis variabel-variabel yang diukur secara kuantitatif. Di bidang sosiologi pendidikan. Para teoretikus Neoklasik menyatakan dirinya sebagai penganut paham empiris metodologis (Karabel dan Halsey, 1979). Mereka mencurahkan perhatia pada penguji dan analisis hasil-hasil (out comes) pendidikan dihubungkan dengan sejumlah variabel bebas, yang semuanya diukur secara kuantitatif. Baik para teoretikus Neoklasik maupun para penganut paham cmpiris metodologis memandang pendidikan dari kacamata teknologis, yang menempatkan model efisiensi sebagai perhatian terutama di dalam analisis.

                Pada mulanya, efisiensi didefenisikan sebagai suatu keadaan yang menunjukan bahwa tingkat keluaran secara optimal dapat dihasilkan dengan menggunakan komposisi masukan (rnastrkan) yang minirnal, jika diungkapkan dengan cara lain yakni rnemelihara suatu tingkat keluaran tertentu dengan tingkat masukan yang tidak berubah atau yang lebih rendah (Windham, 1986; Levin, 1985).    Efisiensi ditunjukkan dengan pencapaian hasil yang setinggi-tingginya (effective) dengan menggunakan tingkat masukan yang serendah-rendahnya. Dengan demikian, konsep efektivitas, yakni pencapaian sasaran yang dihubungkan dengan pendayagunaan terbaik sumber-sumber daya, adalah dasar dari konsepsi efisiensi yang lebih luas lagi ialah yang berkenaan dengan upaya membandingkan biaya dari sumber-sumber tersebut. Efektivitas berkenaan dengan penilaian tingkat pencapaian tujuan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian efisiensi menambahkan pertimbangan biaya dan pengorbanan untuk pencapaian tujuan-tujuan ini. Oleh karena itu, efisiensi tidak dapat dibahas sebagai suatu konsep tersendiri yang dilepaskan dari persoalan efektivitas. Tujuan yang lebih luas dari sistem pendidikan, seperti akses dan keadilan, harus dipertimbangkan di dalam menilai efektivitas, sama pentingnya dengan jenis keluaran pendidikan seperti prestasi belajar siswa.

                Dua jenis efisiensi, yakni efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis, sangat sering dibahas. Efisiensi teknis menunjuk pada pencapaian tingkat atau kuantitas tertentu atau keluaran fisik sebagai produk dari kombinasi semua jenis dan tingkat masukan yang berbeda. Efisiensi ekonomis menunjuk pada penempatan ukuran-ukuran kegunaan dan atau harga pada masukan yang digunakan dan keluaran yang dicapai.

 

E.       Pendekatan  Efisiensi Internal dan Eksternal

                Efisiensi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara masukan dan keluaran. Keputusan investasi pada suatu Program atau proyek pendidikan, misalnya, perlu mempertimbangkan efisiensi eksternal dan efisiensi internal, yang menjadi persoalan adalah keluaran pendidikan terlalu kompleks untuk memungkinkan kita mengambil satu indeks efisiensi, baik efisiensi eksternal maupun efisiensi internal. Efisiensi intemal berkaitan dengan hubungan antar dalam hal ini, keluaran pendidikan diukur sehubungan dengan tujuan-tujuan kelembagaan secara internal dari pada dengan tujuan-tujuan masyarakat yang lebih luas. Memang kedua konsep tersebut sangat berkaitan satu sama lain, tetapi dimungkinkan untuk mencontohkan bahwa suatu sekolah benar-benar sangat efisien dalam mengembangkan pengetahuan dan sikap, bagi para lulusannya tetapi belum tentu seluruhnya bernilai bagi masyarakat. Dalam keadaan demikian, kriteria efisiensi internal dan efisiensi eksternal mungkin bertentangan satu sama lain dan sekolah akan dinilai memiliki efisiensi internal, tetapi tidak memiliki efisiensi ekstemal. Efisiensi yang ideal adalah tatkala efisiensi eksternal kongruen dengan efisiensi internal.

                Karena efisiensi internal diukur dalam hubungann dengan tujuan-tujuan pendidikan, penilaian efisiensi akan bergantung pada bagaimana keluaran pendidikan didefinisikan dan diukur. Dengan kata lain, kualitas dan kuantitas masukan dan keluaran harus dipertimbangkan. Namun, kualitas keluaran pendidikan sangat sulit diukur. Lantas, bagaimana cara untuk mengukur kuali tas dan kuantitas keluaran pendidikan.

1)      Efisinsi Internal

                Secara operasional, efisiensi internal dapat diukur dengan menggunakan indicator-indikator efisiensi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

a.       Inkatr Kualitatif

1.       Tingkat Mengulang kelas

2.       tingkat kelulusan

3.       Tingkat Putus Sekolah

4.       Lama Penyelesaian Studi

5.       Angka siswa bertambah (retention rate)

b.      Indikator-Indikator Kualitatif

2)      Pendekatan Efisiensi Eksternal

a.       Model Analisis pendidikan dan produktivitas

1.       model fungsi produksi

2.       Aplikasi model fungsi produksi

3.       masalah keterbatasan model fungsi produksi

b.      model investasi SDM melalui pendidikan

1.       Mengukur manfaat Pendidikan

2.       Mengukur biaya pendidikan

3.       Menentukan nilai IRR

 

F.       Model Analisis Ketenaga kerjaan

                Model Persediaan Angkatan Kerja TPAK yang menggunakan metode estimasi linear dalam memperkirakan angkatan kerja berdasarkan kecenderungan masa lalu. Model ini sangat berguna dalam memperkirakan jumlah angkatan kerja, secara keseluruhan dalam beberapa titik waktu yang akan datang.

                Model Persediaan Tenaga Kerja Keluaran pendidikan pendekatan Kohort yang menggunakan pendekatan arus murid mulai dari penduduk kelompok usia sekolah, ke setiap tingkat dan jenjang pendidikan, putus sekolah dan mengulang kelas, sampai dengan keluaran setiap jenis dan jenjang pendidikan. Model ini sangat bermanfaat dalam memperkirakan struktur tenaga kerja keluaran pendidikan yang dapat digantungkan dengan hasil model TPAK.

                Model Kesempatan Kerja Sederhana Rasio tetap sebagai salah satu cara memperkirakan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan perbandingan antara investasi dengan tenaga kerja secara total (investment labor ratio).

                Model Kesempatan Kerja dengan menggunakan pendekatan fungsi produksi yang memperkirakan kebutuhan tenaga kerja dengan nencari hubungan antar berbagai variabel yang menunlang proses produksi. Dari perkiraan besarnya kontribusi variabel tenaga kerja terhadap keluaran.

 

 

BAB V

GAMBARAN SINGKAT SITEM PENDIDIKAN DI INDONEISA

 

A.      Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2/1989)

                Pendidikan mengusahakan pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi mutunya dan mampu mandiri, serta memberi dorongan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara lndonesia yang tenwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh dan mengandung makna terwuiudnya kemampuan bangsa untuk dapat bersaing dalam era persaingan global. Pendidikan nasional adalah usaha sadar yang memungkinkan bangsa Indonesia mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meqgembangkan dirinya secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. sistem pendidikan nasional sekaligus merupakan alat dan tujuan yang amat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan serta tujuan negara dan bangsa lndonesia.

                Sistem pendidikan nasional harus dapat memberikan pendidikan lagi setiap warga negara Republik Indonesia agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar, yang meliputi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta menggunakan bahasa lndonesia, yang diperlukan oleh setiap warga negara untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.

                Setiap warga negara lndonesia berhak memperoleh pendidikan, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun melalui pendidikan luar sekolah sampai ke tingkat yang sesuai dengan kemampuannya. Sistem pendidikan nasional memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada setiap warga negara sehingga tidak dibenarkan adanya perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama, ras, suku, latar belakang sosial, dan tingkat kemarnpuan ekonomi dalam penerimaan murid baru.

                Dalam UU ditetapkan segala bentuk satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan dari semua jenis dan jenjang pendidikan.

1. Satuan Pandiilikan

                Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah. Satuan pendidikan sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan, sedangkan satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar,  dan satuan pendidikan yang sejenis. Satuan pendidikan jarak jauh merupakan pendidikan yang dalam menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar tidak harus menempati bagunan tertentu. Ragam sarana pendidikan tersebut menyangkut setiap warga negara melaksanakan pendidik.

2. Jalur Pedidikan

                Undang-Undang No.2 / 1999 menetapkan bahwa pendidikan nasional dilaksanakan melalui dua jalur yaitu jalur pendidikan  sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah

3. Jenis Pendidikan

                Jenis pendidikan terdiri dari : pendidikan kejuruan, pendidikan umum, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.

4. Jenjang pendidikan

Adapun tingkatan-tingkatan pendidikannya yaitu :

Ø  Pendidikan dasar

Ø  Pendidikan menengah

Ø  Pendidikan Tinggi

5. Pendidikan luar biasa
6. Pendidikan Prasekolah
7. Pendidikan luar sekolah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN EFISIENSI INTERNAL

 

A.      Simber Data keuangan Pendidikan

                Informasi mengenai keuangan pendidikan diperoleh dari data dan informasi yang bersumber dari (1) kuesioner sekolah yang dikumpulkan setiap tahun oleh pusat Informatika untuk Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Dikbud, (2) data hasil survei oleh BPS yang disebut survei sosial Ekonomi Nasional (susenas, 1995). Data-data tersebut telah diolah dan dianalisis oleh Biro APKO Bappenas yang dibantu oleh suatu lembaga konsultan ADB, yaitu Hickling (David clarck 1997). Di samping itu, studi keuangan pendidikan juga sudah dilakukan oleh Pusat Informatika Balitbang Dikbud yang dibantu oleh salah seorang konsultan, Mathew Robertson (1996). Kedua studi tersebut dibahas dan dibandingkan sehingga menggambarkan keadaan keuangan, khususnya pendidikan persliolahan di Indonesia pada tahun 1995/96.

 

B.      Pendidikan sebagai Investasi pernerintah,

                Masyarakat, dan Keluarga Begitu pentingnya investasi SDM melalui pendidikan sehingga berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat secara umum keluarga, dan individu, anggota masyarakat merasa berkepentingan untuk melakukan investasi pendidikan. Investasi secara umum dimaksdkan untuk meningkatkan nilai tambah di kemudian dari barang atau jasa yang ditanamkan melalui berbagai bentuk upaya dan pengorbanan yang dilaksanakan pada masa sekarang. Pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan agar di kemudian hari akan diperoleh SDM yang semakin menguasai keahlian dan keterampilan, dapat bekerja secara profesional serta dapat menghasilkan karya-karya yang bermutu sehingga SDM tersebut dapat memberikan peranan dalam pembangunan bangsa

a.       Investasi Oleh Pemerintah

Mencakup pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung sekolah dan ruang kelas, penyediaan peralatan sekolah, pembiayan gaji guru, anggaran peningkatan kualitas guru dan lainnya.

b.      Investasi Oleh Swasta

c.       Investasi  oleh Rumah Tangga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII

ISU-ISU DAN AGENDA KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN LEBIH LANJUT

 

1. Perspektif depan pembangunan pendidikan nasional

                Memasuki era pembangunan masyarakat modern, pendidikan harus mampu mengembangkan kualitas SDM paling sedikit dalam dua dimensi terpadu, yaitu "menjadi manusia Indonesia dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat rnodern". Pendidikan harus mampu mengembangkan SDM Indonesia yang bermutu, yaitu yang mampu menunjang ketahanan bangsa dalam era global. SDM yang bermutu paling tidak memiliki tiga kompetensi mendasar, yaitu (1) kemampuan menguasai keahlian dalam cabang iptek; (2) kemampuan bekerja secara profesional dan (3) kemampuan menghasilkan karya yang bermutu. Ketiga kompetensi tersebut harus terus dikembargkan dengan tetap berlandaskan ciri budaya dan kepribadian pancasila dan UUD 1945

Ø  Pendidikan Moral bangsa dalam era Industri

Ø  Pendidikan dan pengentasan kemiskinan

Ø  Pendidikan menuju standar mutu internasional

Ø  Pendidikan dan peningkatan penguasaan iptek

Ø  Pendidikan kejuruan profesional dalam rangka Peragaman jenis jabatan pekerjaan

Ø  Pendidikan dan tenaga kerja tingkat tinggi

Ø  Menuju profesional jabatan guru

 

2. Sistem pendidikan sebagai sistem tersendiri

Terdiri atas :

Ø  Efisiensi Internal Pendidikan

Ø  Pembiyaan Pendidikan

 

3. Pendidikan dan keterkaitan secara sektiral

Ø  Efisiensi Ekternal Investasi pendidikan

Ø  Pendidikan dan produktivitas tenaga kerja

Ø  Partisipasi tenaga kerja Wanita

 

4. Beberapa agenda kebijakasanaan pendidikan masa depan.

                Dalam rangka meningkatkan efisiensi intemal dan eksternal pendidikan di Indonesia berbagai langkah kebijakan pendidikan perlu dikemukakan implikasi atas berbagai permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan investasi SDM seperti adanya pengangguran terdidik dan tantangan untuk meningkatkan mutu pendidikan, dapat dijelaskan sebagai berikut.

                Pertama laju pertumbuhan kesernpatan kerja unluk tenaga kerja berpendidikan SLTP ke atas diperkirakan akan cukup besar sehingga keberhasilan program wajib belajar sampai dengan SLTP (Dikdas 9 tahun) merupakan Pemacu bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Agar dapat memacu produktivitas masing-masing sektor, dalam rangka pelaksanaan Program wajib belajar SLTP tersebut, peningkatan mutu pendidikan perlu mendapat prioritas yang seimbang dengan Program perluasannya.

                Kedua, dalam konteks pelaksanaan Wajar SLTR peningkatan relevansi program pendidikan SLTP sebaiknya diaratikan ke mutu pelaksanaan proses belajar-mengajar berdasarkan kurikulum yang mampu meningkatkan motivasi belajar anak setinggi mungkin. Pendidikan pada tingkat SLTP tidak semata-mata terdiri atas program "pendidikan umum", tetapi juga program pendidikan keterampilan yang setara dan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja akan lulusan pendidikan yang bersangkutan.

                Pengembangan keterampilan ini tidak semata-mata keterampilan untuk bekerja, tetapi juga menekankan pengembangan kemampuan Peserta didik untuk menguasai cara belajar sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan oleh lapangan kerja tersebut.

                Ketiga, untuk mernperkecil angka Pengangguran, diperlukan penyebarluasan Pemahaman terhadap fungsi yang sebenamya dari pendidikan dasar kepada masyrarakat luas. Sesuai dengan fungsinya, perrdidikan dasar tidak seharusnya berfungsi mempersiapkan tenaga kerja terampil yang telah siap untuk bekerja. SD dan SLTP sebagai bagian dari program pendidikan dasar berfurngsi mempersiapkan lulusan untuk belajar lebih lanjut, baik di jenjang pendidikan lebih tinggi, di pendidikan luar sekolah, maupun di tempat kerja.

                Keempat, lebih besarnya perkiraan angka pengangguran potensial SMU sama sekali bukan merupakan petunjuk yang mengharuskan bahwa SMU tersebut perlu dibatasi perluasannya. Perluasan SMU dan SMK yang terjadi sampai saat ini lebih dikendalikan oleh pasar daripada diprogramkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, motivasi masyarakat memilih SMU lebih kuat dibandingkan dengan memilih SMK.       Kuatnya motivasi belajar di SMU lebih ditentukan oleh pengaruh kredesialisme sistem pendidikan untuk melanjutkan pendidikan lebih besar ketimbang ingin bekerja secara mandiri. Kemandirian dalam pekerjaan tampaknya lebih kuat pada lulusan SMK. Berdasarkan hal tersebut beberapa usul kebijakan dapat dikemukakan berikut ini.

1. Perluasan kesempatan belajar jenjang pendidikan menengah tetap dipertahankan dengan laju perturnbuhan yang tetap sesuai dengan keadaan sekarang. Motivasi lulusan SLTP untuk melanjutkan ke pendidikan menengah kejuruan sebaiknya ditingkatkan, misalnya dengan menyebarluaskan pemahaman bahwa lulusan SMK juga dapat melanjutkan pendidikan
2. Orientasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah sebaiknya diararhkan ke peningkatan kemandirian dalam pekerjaan, yaitu membina lulusan untuk bekerja dan tidak bergantung pada kesempatan kerja di sektor formal yang jumlahnya masih terbatas. Untuk itu orientasi pendidikan yang terlalu sempit, yang hanya mengarahkan serta merniliki suatu jenis keterampilan khusus, sebaiknya dihindarkan. Berdasarkan hal tersebut, program pendidikan menengah kejuruan seyogianya diarahkan ke pendidikan kejuruan dasar agar siap dikembangkan kembali di dalam pekerjaan.
3. Untuk mengurangi pengaruh kredesiailsme, perlu dilakukan pengaturan yang menetapkan bahwa kesempatan kerja, khususnya sektor formal, tidak dapat diperoleh secara langsung hanya dengan memiliki ijazah sekolah rnenengah. Untuk itu, perlu dibuat suatu ketentuan yang mengatur bahwa lulusan sekolah menengah tidak secara langsung dapat bekerja. Ijazah sekolah menengah sebaiknya dijadikan sebagai persyaratan minimal untuk menciapatkan keahlian khusus melalui pendidikan luar sekolah agar memperoleh sertifikat bekerja.
4. Perlu dikembangkan jasa masyarakat atau lembaga swasta untuk menyelengarakan pusat-pusat pelatihan dalam rangka memberikan orientasi pekerjaan kepada landasan pendidikan menengah atau sarjana. Fungsi pusat-pusat pelatihan seperti ini tidak semata-mata rnemberikarn keterampilan, yang lebih penting ialah menyajikan informasi tentang lapangan kerja yang tersedia dan informasi tentang lapangan kerja potensial yang memungkinkan untuk diciptakan oleh para lulusan.
5. Orientasi pendidikan tinggi yang cenderung mengarah ke perkembangan pendidikan tinggi akademis yang lebih cepat sebaiknya dicegah. Dengan demikian, pemerintah seyogianya lebih melakukan perluasan kesempatan belajar bagi lulusan sekolah menengah ke pendidikan tinggi profesional.               Untuk itu, beberapa usulan kebijakan berikut ini perlu dipertimbangkan.

a)      Memberikan keleluasaan kepada swasta dan dunia usaha untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi profesional, baik melalui program pendidikan strata maupun program diploma.

b)      Perlu disusun Program pendidikan tinggi profesional yang berorimtasi pada kebutuhan lapangan kerja daerah akan tenaga kerja profesional yang mampu menciptakan kesempat kerja di daerah, baik pada lapangan kerja pedesaan rnaupun perkotaan (sektor modern).

c)       Perlu adanya pengetatan izin operasi pendidikan tinggi swasta yang berorientasi akademis sehingga Program-program pendidikan tinggi akademis lebih banyak yang dilakasanakan oleh pihak pemerintah

 

 

BAB
PENUTUP

1. Kesimpulan

        Adapun yang dapat disimpulkan dari sub bab-bab di atas adalah sebagai berikut :

Ø  Pendidikan Merupakan salah satu upaya peningkatan SDM, dan pendidikan merupakan suatu investasi yang sangat berarti untuk meningkatkan kesejahtaraan suatu bangsa dan negara.

Ø  Investasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah di kemudian hari, dari barang atau jasa yang ditanamkan melalui berbagai bentuk upaya dan pengorbanan yang dilaksanakan pada masa sekarang.

Ø  Model kebijaksanaan pendidikan dikembangkan atas dasar suatu pemikiran bahwa sistem pendidikan selalu terjadi sebagai akibat dari berfungsinya empat komponen utama dari sistem pendidikan yang berkaitan satu sama lain.

2. Saran

        Adapun yang dapat kami sarankan adalah sebagai Administrasi Pemerintahan disini perlunya dibenahi untuk meningkatkan SDM melalui mutu pendidikan, karena mutu pendidikan pada SDM merupakan salah satu untuk memulai perkembangan suatu negara dan untuk memakmurkan bangsa, disini pendidikan itu akan menambah investasi suatu bangsa dan negara.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Ace Suryadi. 1999. Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan. Jakarta:         Balai Pustaka.

 

Aris.Ananta. 1991. Projection of Indonesia Population : 1990-2020. Jakarta:         Lembaga Demografi FE-UI.

 

 

Badan Pusat Statistik. 1991. Sensus Penduduk 1990. Jakarta: Indoensia.

 

 

Banda Pusat Statistik. 1995. Sensus Sosial-Ekonomi Nasional. Jakarta.

 

 

Balitbang-Dikbud & IEES. 1985. Educational Sector Review; Chapter 2         Economics and Financial Analysis. Jakarta: Balitbang-Dikbud.

 

 

Balu, Peter M, and Otis Dudbley Duncan. 1967. The American Occupational         Structure, New York: The Free Press_MucMillan Publishing Campany Inc.

 

 

Botton, Kenneth J. & Thomas G. Weyman-Jones. 1992. Ownership Structure         Institutional Organization and Measured X-Efficiency. Economic         Associantion Papers and Proceeding. May 1992.

 

 

Clarck, David,et al. 1997. Indonesia: Educaytion Finance Study (Draft Final         Report), Volume 1: Main report. Hickling, Ottawa, Washington, Toronto.

 

 

Cummings, Williams. 1980. Studi Pendidikan dan Tenaga Kerja Pada Beberapa         Industri Besar di Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian BP3K.

 

 

Warsito Jati. 2002. Indonesia Krisis Sumber Daya Manusia. EDENTS No.         6/XXVI/2002, Semarang. Him : 7 - 9